| ANALISIS KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP KRITERIA KRIMINALISASI PERBUATAN-PERBUATAN TERTENTU KE DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN |
|
|
![]() |
Oleh: Erna Dewi Lembaga Penelitian Dibuat: 2007-11-21 , dengan 1 file(s). |
Keywords: Pidana,Kesusilaan,Kriminalitas
Subject: Tindak pidana kesusilaan
Call Number: 346.052 Dew a c.1
Abstrak
Dalam RUU KUHP telah dikriminalisasi beberapa perbuatan ke dalam tindak pidana terhadap pelanggaran kesusilaan di antaranya menyangkut orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain di luar perkawinan yang sah, yang mengganggu
perasaan kesusilaan masyarakat setempat; Seorang laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu karena janji akan dinikahi, kemudian mengingkari janji itu atau karena tipu muslihat yang lain; Seorang lakilaki tidak beristriyang bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami yang mengakibatkan hamilnya perempuan itu dan ia tidak bersedia menikahi atau ada halangan untuk nikah menurut Undang-Undang Perkawinan; dan Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri diluar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kebijakan legislatif terhadap kriteria kriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu ke dalam tindak pidana kesusilaan?
Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris terhadap masalah yang
mengemuka, maka teknik sampling yang dipandang sesuai dengan kebutuhan adalah
purposive sampling dengan melibatkan 6 (enam) orang Dosen Fakultas Hukum Unila
sebagai responden penelitian. Setelah data terkumpul, maka dilakulcan analisis data
see-era kualitatif dan diambil suatu kesimpulan dengan berpijak pada pola pikir
induktif.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


